PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SISTEM TRANSAKSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mislawati, Lysa (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SISTEM TRANSAKSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL LYSA MISLAWATI_.pdf

Download (644kB)

Abstract

Pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi online mempunyai dampak negatif pada konsumen. Mengingat pembelian melalui transaksi online dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung serta tidak mengenal dengan kata lain transaksi online dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak, permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi online antara lain, yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum yakni kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia yaitu negara yang berdasarkan atas konsep konstitusi”. Elemen pokok Negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental rights.Penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa atau konflik antar pelaku usaha dan konsumen maka dapat diselesaikan melalui:Litigasi dan Non litigasi. Use of web innovation to lead online transations contrarily affects customers. Taking into account that buys through onlie exchanges are completed by bussines entertainers and purchasers who don't meet eye to eye and don't have the foggiest idea, in others words, online exchanges incorporate, among others, that the nature of the products requested isn't great. As per what was guaranteed by the business entertainer, the conveyance time was not in not as per the concurred time, during the time spent transportation the products were likewise inclined to harm. Another issue that can happen is that the merchandise that have been arranged and torment for by buyers are not seny by business entertainers. Be that as it may, then again, it can likewise be felt lawful assurance is an onligation for the actual state, consequently the state is obliged to give legitimate security to its residents. In view of Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it as expressed that "Indonesia is a nation in light of the idea of a constitution". The Principle elemet of law and order is the acknowledgment and protectution of key freedoms.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Depositing User: Lysa Mislawati
Date Deposited: 29 Mar 2022 05:42
Last Modified: 29 Mar 2022 05:42
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10087

Actions (login required)

View Item View Item