ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Sujarwadi, Arif (2022) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_Arif Sujarwadi.pdf

Download (683kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pungutan liar di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan akta kelahiran. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan maka diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku.Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penerbitan akta kelahiran dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatanperbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangankecuragan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri dan dikenakan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada unsur-unsur di dalamnya. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP telah diserap dalam UU PTPK yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Pungutan Liar, Penerbitan Akta Kelahiran
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Arif Sujarwadi
Date Deposited: 15 Mar 2022 03:40
Last Modified: 15 Mar 2022 03:40
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10131

Actions (login required)

View Item View Item