TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYITAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN/ATAU SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

NOOR, YUDIAN (2022) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYITAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN/ATAU SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikelll yudian noor.pdf

Download (484kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas yang berakibat sanksi penyitaan SIM dan STNK. Tinjauan yuridis tentang penyitaan surat izin mengemudi (sim) dan/ atau surat tanda nomor kendaraan (stnk) terhadap pelanggar aturan lalu lintas. penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder. Konsekuensi jika pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan surat atau tulisan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah, Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelangaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak – balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penyitaan SIM / STNK, Pelanggaran, Lalu Lintas
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Yudian Noor
Date Deposited: 24 Mar 2022 02:21
Last Modified: 24 Mar 2022 02:21
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10313

Actions (login required)

View Item View Item