AKIBAT HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUGAT CERAI TERHADAP HAK-HAK ISTERI

Rizani, Andi Noor (2022) AKIBAT HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUGAT CERAI TERHADAP HAK-HAK ISTERI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_AndiNoorRizani.pdf

Download (333kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum hak istri yang menggugat suami dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri yang mengguga cerai suaminya. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian yang terjadi karena talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Istri seringkali tidak dipenuhi haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan. Upaya perlindungan hak istri tersebut terus dilakukan seiring dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi. terhadap perempuan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan.4 Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak-hak istri yang diceraikan yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Istri.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Andi Noor Rizani
Date Deposited: 25 Mar 2022 02:28
Last Modified: 25 Mar 2022 02:28
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10335

Actions (login required)

View Item View Item