ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK

Sari, Lucky Dyah Purnama (2022) ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_luckydyahpurnamasari.pdf

Download (428kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kartu tanda penduduk berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungawab pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu tanda penduduk. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan serta memperbaharui KTP,. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : KTP, oleh karena itu Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh pemerintah,. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register instansi pelaksana pencatatan sipil . Adapun kedudukan hukum KTP mempunya kedudukan hukum kuat yang mana sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum seseorang . Landasan hukum penyelenggaraan UUD 1994 , UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Pemalsuan kartu tanda penduduk terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindak pidana pemalsuan surat salah satunya KTP yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Surat (gescbrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah “dapat menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi publica fides atau kepercayaan umum terhadap penerima data

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Kartu Tanda Penduduk
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Lucky Dyah Purnama Sari
Date Deposited: 25 Mar 2022 02:32
Last Modified: 25 Mar 2022 02:32
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10358

Actions (login required)

View Item View Item