SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN BERBASIS WEB MOBILE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MUTAMTAMI, MUHAMMAD (2022) SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN BERBASIS WEB MOBILE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf

Download (248kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf

Download (486kB)
[img] Text
artikel Muhammad Mutamtami_removed.pdf

Download (88kB)

Abstract

Kementerian Agama (Kemenag)adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan. Pembentukan Kantor Persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanafi Gobit dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor Persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Abdurrahim Gobit, yakni orang tua K.H. Hanafi Gobit sendiri, di Jalan Kalimantan (sekarang Jl. Mayjen S.Parman Banjarmasin).Dalam menjalankan tugasnya sebagai kementerian yang menaungi beragama agama dan kepercayaan di Indonesia, Kemenag pusat maupun daerah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Republik indonesia sebagai lembaga negara yang menaungi keberagaman di Indonesia. Sebab Kemanag memegang peranan yang sangat vital salah satunya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragam di Indonesia. Bentuk perhatian pemerintah tersebut salah satunya ialah dengan memberikan fasilitas sarana – prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Kemenag. Fasilitas disebut diberikan untuk digunakan namun kepemilikian oleh negara sehingga disebut Barang Milik Negara (BMN).Masalah yang dihadapi di Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan ialah Barang Milik Negara tidak terdata dengan baik sehingga menjadi temuan tatkala adanya audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hasil temuan audit BPK ini nantinya tentu berpengaruh pada indeks kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemenag. Selain itu juga proses pengajuan sertifikasi halal dan layanan rohaniawan yang masih manual menyebabkan sulitnya melihat status pengajuan.Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan data BMN dan layanan yang diberikan kepada1masyarakat. Dengan sistem informasi ini pengelolaan data BMN Kemenag menjadi mudah, terekam dengan baik dan terhindar dari resiko kehilangan data disebabkan kerusakan komputer admin pengelola data. Begitupun dengan layanan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Religious field. The Ministry of Religion in South Kalimantan began with the establishment of the Office of Religious Affairs for the Province of South Kalimantan with a preparatory status. The establishment of this Preparatory Office was the effort of K.H. Hanafi Gobit and friends at the request of the Minister of Religion to him in Yogyakarta in 1949. The Preparatory Office first occupied the house of H. Abdurrahim Gobit, the parents of K.H. Hanafi Gobit himself, on Jalan Kalimantan (now Jl. Mayjen S. Parman Banjarmasin). In carrying out its duties as a ministry that oversees religions and beliefs in Indonesia, the central and regional Ministry of Religion receive special attention from the government of the Republic of Indonesia as a state institution that oversees diversity in Indonesia. Because the Ministry of Religion plays a very vital role, one of1which1is1maintaining unity and harmony among the various peoples in Indonesia. One form of government attention is to provide facilities and infrastructure to support the operational activities of the Ministry of Religion. The facility is said to be given for use but is owned by the state so it is called State Property (BMN). The problem faced at the Ministry of Religion of South Kalimantan Province1is that State Property is not properly recorded so that it becomes a finding when there is an audit from the Supreme Audit Agency (BPK). 1The findings of the BPK audit will certainly have an effect on the index of public confidence in the performance of the Ministry of Religion. In addition, the process of applying for halal certification and clerical services that are still manual makes it difficult to see the status of the application. In this research,a web-based information system is built that can facilitate BMN data management and services provided to the community. With this information system, the management of BMN Ministry of Religion data is easy, recorded properly and avoids the risk1of data loss due to damage to the1data manager's admin1computer. Likewise, services can be easily accessed by the public.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sistem Informasi, BMN, Layanan, Web, Mobile
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Depositing User: Muhammad Mutamtami
Date Deposited: 05 Jan 2023 03:07
Last Modified: 05 Jan 2023 03:07
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10600

Actions (login required)

View Item View Item