SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL ACCES DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Noor, Achmad Maulana Rezkian (2022) SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL ACCES DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_AchmadMaulanaRezkianNoor.pdf

Download (709kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku illegal access dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban illegal access. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Tindak pidana illegal access sehingga dapat dijerat dengan Pasal 30 Ayat (3) Juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Tindak pidana illegal access sebagaimana yang telah dilakukan pelaku juga sudah diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah)”.Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan illegal access ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam ketentuan Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa korban kejahatan illegal access : a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; d. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; e. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PSK menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan illegal access. This study aims to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of illegal access in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of legal protection for victims of illegal access. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research on the criminal act of illegal access so that it can be charged with Article 30 Paragraph (3) Juncto Article 46 of Law Number 11 of 2008 as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), namely: people intentionally and without rights or against the law access computers and/or electronic systems in any way by violating, breaking through, overtaking, or breaking the security system.” The crime of illegal access as committed by the perpetrators has also been regulated in Article 45 paragraph (1) of Law RI Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as UU ITE) which reads “Every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that has content that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 years and or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). In the provisions of Article 5 of the PSK Law, it is stated that victims of illegal access crimes: a. Obtain protection for the safety of his personal, family, and property, and be free from threats related to the testimony that he will, is currently, or has given; b. Participate in the process of selecting and determining the form of security protection and support; c. Get information about the progress of the case; d. Get information about court decisions; e. Knowing in case the convict is released. Furthermore, in the provisions of Article 1 paragraph (2) of the PSK Law, it is stated that "a victim is someone who experiences physical, mental suffering and/or economic loss caused by a criminal act". Victims in this case are those who have been harmed both materially and non-materially as a result of the crime of illegal access.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Illegal Access. Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Achmad Maulana Rezkian Noor
Date Deposited: 17 May 2022 03:20
Last Modified: 17 May 2022 03:20
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10645

Actions (login required)

View Item View Item