FORCE MAJEUREE DALAM KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19

Maulani, Egha (2022) FORCE MAJEUREE DALAM KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL EGHA (1).pdf

Download (151kB)

Abstract

Melihat gangguan ekonomi yang massif diakibatkan oleh Covid-19 telah mempengaruhi banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan terkait Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemic Covid-19 menjadi titik fokus penulis untuk membahas dan menganalisa lebih kompherensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk para pekerja. Sehingga, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut, membuat beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu; bagaimana force majeuree dalam Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja dimasa pandemi Covid-19,bagaimana hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang disebabkan keadaan pandemic pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Hasil penelitian yaitu Pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap karyawan menimbulkan akibat hukum yang timbul mengenai permasalahan pemutusan hubungan kerja karena force majeuree sudah sangat jelas memiliki akibat hukum terhadap hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, dimana pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak yang telah diterima selama bekerja di perusahaan tersebut dan perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada pekerja walaupun pada saat terlaksananya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga (force majeuree). Seeing the massive economic disruption caused by Covid-19 has affected many workers who lost their jobs, they must get legal prote ction and clear legal certainty. Therefore, the lack of clarity regarding Termination of Employment by companies during the Covid-19 pandemic has become the author's focal point to discuss and analyze more comprehensively related to policies issued by the government or companies for workers. Thus, the government needs to issue policies regulated in Regional Regulation Number 21 of 2020 concerning PSBB (Large-Scale Social Restrictions) with the aim of breaking the chain of spread of Covid-19. This policy has prompted several companies to take steps to reduce losses due to Covid-19. This study focuses on the formulation of the problem, namely; how is force majeure in the Termination Policy during the Covid-19 pandemic, how are workers' rights to termination of employment due to the Covid-19 pandemic. In this study using normative law. The results of the study are that unilateral termination of employment against employees causes legal consequences that arise regarding the issue of termination of employment because force majeure has very clear legal consequences on the employment relationship between the company and workers, where workers should get the rights that have been received while working in the company and the company should give awards to workers even though at the time of the implementation of the working relationship between the company and the workers there is a forced or unforeseen situation (force majeure).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Force majeuree, kebijakan hubungan kerja, Pandemi Covid19 Force majeure, employment relations policy, Covid19 pandemic
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Egha Maulani
Date Deposited: 18 Jul 2022 05:18
Last Modified: 18 Jul 2022 05:18
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10953

Actions (login required)

View Item View Item