ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Subandri, Tri (2022) ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL TRI SUBANDRI (17810083).pdf

Download (203kB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatau akad yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dan serang perempuanuntuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk mebentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang erdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah berperan penting menentukan hubungan darah atau juga hubungan nasab antara anak-anaknya dengan orang tuanya. Perkawinan yang sah juga akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan terhadap lapangan harta kekeyaan. Kehadiran anak sumbang dalam suatu keluarga akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi anak yang dilahirkan. Dengan adanya anak sumbang akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan didalam keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Berkaitan dengan hak waris seorang anak sumbang yang merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang dilarang oleh agama ataupun UU, tidak memiliki hak atas kedua orang tuanya. Orang tua dari anak sumbang hanya memiliki hak atas nafkah orang tua terhadap anak seperlunya saja. Hal diatur dalam Pasal 867 KUH Perdata. Sedangkan dalam hukum islam sendiri anak sumbang hanya memiliki hak waris atas harta ibu atau keluaraga ibunya yang termuat dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa anak sambung mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Marriage is a contract that justifies the relationship between a man and a woman to have intercourse as well as an inner and outer bond to live together legally to form an eternal and happy family based on the One Godhead. A legal marriage plays an important role in determining the blood relationship or also the kinship relationship between children and their parents. A legal marriage will also determine the position of the child born to the field of property. The presence of discordant children in a family will create a problem that is quite alarming for both a woman who gives birth and for the child who is born. The existence of discordant children will cause many conflicts within the family and in society regarding the position of the rights and obligations of the child. With regard to inheritance rights, a discordant child who is a child born from a marriage prohibited by religion or law, does not have rights over his parents. Parents of discordant children only have the right to support their parents for their children as necessary. This is regulated in Article 867 of the Civil Code. Whereas in Islamic law, discordant children only have inheritance rights over the property of the mother or her mother's family as contained in Article 186 of the KHI which states that the continued child has an inherited relationship with his mother and his mother's family.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Anak Sumbang, Hak Waris, Perkawinan. Contributing Children, Inheritance Rights, Marriage.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Tri Subandri
Date Deposited: 22 Jun 2022 01:57
Last Modified: 22 Jun 2022 01:57
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10954

Actions (login required)

View Item View Item