ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG ATAU HOAX DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Normalita, Syarifah Ayu (2022) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG ATAU HOAX DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ILMIAH SYARIFAH AYU NORMALITA.pdf

Download (319kB)

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi hal tersebut diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat erat kaitan nya dengan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax dan informasi yang berisikan ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut banyak masyarakat salah mengartikan mengenai kebebasan berpendapat sehingga dengan seenaknya menyebarkan berita bohong atau hoax dan informasi yang berisikan ujaran kebencian, dan juga tindak pidana hanya dilakukan terhadak pelaku yang menyebarkan berita bohong atau hoax saja terhadap pelaku yang ikut serta menyuruh, membantu, memberikan saran dan kesempatan tidak dipidana dan informasi yang berisikan ujaran kebencian yang berhubungan dengan politik saja yang akan segera diproses. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau hoax dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana pertanggungjawaban pidana berita bohong atau hoax dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan memakai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana berita bohong atau hoax. Dari penelitian ini memperoleh hasil, yakni ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau hoax ialah harus memuat unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan pertanggungjawaban pidana berita bohong atau hoax apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) akan di pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : tindak pidana, berita bohong atau hoax, media sosial Freedom of expression is the right of everyone guaranteed and protected by the constitution, this is regulated in Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Freedom of expression is closely related to the crime of spreading false news or hoaxes and information containing hate speech in Article 28 paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Article 28 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law, many people misinterpret freedom of opinion so that they arbitrarily spread false news or hoaxes and information containing hate speech, and also criminal acts are only committed against perpetrators who spread false news or hoaxes. only against perpetrators who participated in ordering, assisting, providing advice and the opportunity not to be punished and only information containing hate speech related to politics which will be processed immediately. This study focuses on two problem formulations, namely how the scope of the crime of hoax ornews hoax in the perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, how is the criminal liability of false news or hoaxes in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions This research is a normative research, using laws and regulations governing the crime of hoax ornews hoax. From this research, the results obtained, namely the scope of the crime of hoax ornews hoax is that it must contain the elements in Article 28 paragraphs (1) and (2), and criminal liability foror fake news hoaxes if it violates Article 28 paragraph (1) and ( 2) will be punished according to Article 45A paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords : crime, fake news or hoaxes, social media

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: tindak pidana, berita bohong atau hoax, media sosial
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Syarifah Ayu Normalita
Date Deposited: 02 Jul 2022 00:42
Last Modified: 02 Jul 2022 00:42
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10990

Actions (login required)

View Item View Item