PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYETRUMAN IKAN DI KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

DWI TIRTA, FERRI (2022) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYETRUMAN IKAN DI KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikellll ferri dwi tirta.pdf

Download (157kB)

Abstract

Indonesia sebagai sumber kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, memiliki aneka sumber daya alam seperti minyak bumi dan bebagai macam (spesies) ikan. Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan. Tindak pidana perikanan tidak hanya terjadi di wilayah kelautan akan tetapi juga terjadi di perairan umum seperti sungai, danau, dan rawa. Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang banyak terjadi penangkapan ikan yang melanggar aturan, tepatnya di Kecamatan Candi Laras Selatan yang melakukan tindak pidana perikanan berupa penyetruman ikan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dan bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan di daerah Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dari Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara terhadap Kanit Reskrim Polsek Candi Laras Selatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana perikanan penyetruman ikan antara lain faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor internal dari Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan, kurangnya koordinasi antar instansi serta faktor kesadaran dan ketaatan hukum. Adapun upaya penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu upaya Preventif antara lain penyuluhan dan mengadakan patroli secara rutin. Serta upaya refresif yaitu berupa tindakan penegakkan hukum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: sanksi pidana, penyetruman ikan, Kecamatan Candi Laras Selatan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ferri Dwi Tirta
Date Deposited: 16 Jul 2022 01:17
Last Modified: 16 Jul 2022 01:17
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/11065

Actions (login required)

View Item View Item