PENUNDAAN PERKAWINAN KARENA FORCE MAJEURE (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020)

Anwar, Muhammad Fadhil (2022) PENUNDAAN PERKAWINAN KARENA FORCE MAJEURE (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
3. Artikel Online Fadil.pdf

Download (455kB)

Abstract

Pandemi yang melanda seluruh dunia telah membawa dampak signifikan pada berbagai kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian pandemi Covid-19 ini dikaitkan dengan keadaan memaksa atau Force majeure yang menjadi alasan bagi para pihak untuk menunda sebuah resepsi perkawinan akibat terhambat oleh program PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran pandemi covid-19. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Penundaan Perkawinan dan akibat hukum Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Penundaan Perkawinan dan akibat hukum Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran RI Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf E angka 1 huruf d Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19, bahwa: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona di masa wabah penyakit akibat covid-19 untuk melindungi seluruh masyarakat dan akibat hukum terhadap Penundaan Perkawinan Karena Force Majeure (Kajian Atas Surat Edaran Ri Nomor P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 berbunyi: 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang; Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan menggunakan masker; dan Petugas, Wali Nikah dan Calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Dan apabila melaggar ketentuan dari itu maka di kenakan sangsi pidana yang terdapat Pada Pasal 218 berbunyi,“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”. The pandemic that has hit the whole world has had a significant impact on various people's lives, including the provisions of marriage law in Indonesia. Then the Covid-19 pandemic was associated with a forced state or Force majeure which was the reason for the parties to postpone a wedding reception due to being hampered by the PSBB program issued by the government to prevent the spread of the COVID-19 pandemic. This research focuses on two problem formulations, namely the postponement of marriage and the legal consequences due to Force Majeure (Review of the Circular Letter of the Republic of Indonesia Number P-004/Dj.III/Hk.00.7/04/2020 This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From this study, it was found that the postponement of marriage and legal consequences due to Force Majeure (Study on Circular Letter of the Republic of Indonesia Number P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020 as regulated in the provisions of letter E number 1 letter d of the Circular of the Ministry Religion Number 2 of 2020 concerning Appeals and Implementation of the Covid-19 Handling Protocol, that: "Postponing mass gathering activities such as wedding receptions and religious events to avoid crowds aims to prevent the spread of the Corona Virus during the outbreak of the disease caused by COVID-19 to protect the entire community and The legal consequences of Postponing Marriage Due to Force Majeure (Study of Circular Letter RI Number P-004/Dj.III/Hk.00.7/04/2020 reads: 1. Limiting the number of people who take part in the marriage contract process in one room to no more than 10 people ; Prospective brides and family members who follow the procession must wash their hands with soap/handsanitizer and wear masks; and Officers, Guardians of Marriage and prospective brides male tins use gloves and masks at the time of the Ijab Kabul. And if you violate the provisions of that, then the criminal sanctions contained in Article 218 reads, "Whoever when the people come together deliberately does not leave immediately after being ordered three times by or on behalf of the competent authority, is threatened for participating in a group with a criminal offense. imprisonment for a maximum of four months and two weeks or a maximum fine of Rp. 9,000".

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penundaan, Perkawinan karena Force Majeure, dan Kajian Atas Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/Dj.Iii/Hk.00.7/04/2020
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Fadhil Anwar
Date Deposited: 22 Jul 2022 02:51
Last Modified: 22 Jul 2022 02:51
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/11154

Actions (login required)

View Item View Item