TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016

Kurniawan, Fery (2022) TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel Fery.pdf

Download (381kB)

Abstract

Fery Kurniawan (17810174), 2021. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasi. Dibimbing oleh : Dr. Afif Khalid., SHI., SH., MH. dan Dr. Akhmad Munawar, SH., MH. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penggunaan Virtual Private Network (VPN) Yang Digunakan Untuk Mengakses Konten Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Unit analisis adalah Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nomor 11 tahun 2008. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode studi lInformasi dan Transaksi Elektronik ratur yang membandingkannya dengan penerapan VPN di negara lain.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap penggunaan Privat Virtual Network (VPN) yang digunakan untuk mengakses konten pornografi di media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan UNDANG-UNDANG Pornografi saat ini masih dianggap belum urgent karena keterbatasan sarana, teknologi maupun belum adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga permasalahan tersebut belum terekspos dan dirasa penting untuk dipecahkan adapun akibat hukum terhadap penggunaan aplikasi Virtual Private Network (VPN) untuk mengakses konten pornografi di media sosial di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan UNDANG-UNDANG Pornografi dapat dikenakan denda maupun hukuman pidana. Fery Kurniawan (17810174), 2021. JURIDIC REVIEW OF THE USE OF VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) USED TO ACCESS pornography content, Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasi. Supervised by : Dr. Afif Khalid., SHI., SH., MH. and Dr. Akhmad Munawar, SH., MH. The aim of this research is to find out the Juridical Review of the Use of a Virtual Private Network (VPN) Used to Access Pornographic Content. The research method used is normative juridical. The unit of analysis is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law of Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008. The data collected consists of primary data and secondary data. By using the lInformation and Electronic Transaction study method, which compares it with the implementation of VPNs in other countries.. The results show that the legal regulation of the use of a Private Virtual Network (VPN) used to access pornographic content on social media is reviewed from Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 and the current Pornography Law. This is still considered not urgent because of limited facilities, technology and the absence of parties who feel aggrieved so that the problem has not been exposed and it is deemed important to solve as for the legal consequences of using a Virtual Private Network (VPN) application to access pornographic content on social media. -Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 and the Pornography LAW may be subject to fines or criminal penalties.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Virtual Private Network, Pornografi Virtual Private Network, Pornography
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Fery Kurniawan
Date Deposited: 10 Aug 2022 03:31
Last Modified: 10 Aug 2022 03:31
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/11845

Actions (login required)

View Item View Item