KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KAJIAN PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Kartika, Astrie Yuni (2022) KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KAJIAN PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Astrie 1 .pdf

Download (245kB)

Abstract

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, memudahkan seseorang terseret untuk dilaporkan, karena postingan atau informasi yang disampaikan dapat membuat orang lain merasa nama baiknya dicemarkan atau mengandung penghinaan, dan informasi yang tidak benar sehingga seseorang bisa melaporkan hal ini. Jika dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia, maka kita harus bisa membedakan kapan suatu proses hukum bertentangan dengan hak asasi seseorang. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Bagaimana kebebasan berpendapat melalui media sosial menurut perspektif hak asasi manusia, kajian Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang yang berkaitan Kemudian melalui pendekatan konseptual berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian mengungkapkan karena suatu undang-undang itu dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga jika ada suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum, di interpretasikan salah kemudian perbuatan atau tindakan tersebut menjadi melanggar hukum. Akan tetapi kebebasan berpendapat juga harus pada tempatnya dan juga bertanggung jawab, pada tempatnya maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapat tersebut harus sesuai dengan kenyataan, bertanggung jawab adalah apa yang di tuangkan dalam pendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya asal bicara atau asal mengeluarkan pendapat. With the enactment of Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information, it is easier for someone to be dragged into being reported, because postings or information submitted can make other people feel that their good name is defamed or contains insults, and incorrect information so that someone can report this. If it is related to the perspective of human rights, then we must be able to distinguish when a legal process conflicts with a person's human rights. This research is focused on two problem formulations, namely how to explain Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information, How to freedom of opinion through social media from a human rights perspective, study of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information. This research is a normative research with a related legal approach. Then through a conceptual approach based on existing legal regulations The results of the study reveal that because a law is made by taking into account the values that live in society, so that if there is an act that should not violate the law, it is interpreted wrongly then the act or action becomes a violation of the law. However, freedom of opinion must also be in its place and also be responsible, in its place it means that someone who expresses an opinion it must be in accordance with reality, being responsible is what is stated in that opinion must be accounted for, not just from speaking or from issuing an opinion.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: kebebasan berpendapat, media sosial, hak asasi manusia, informasi transaksi elektronik
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Astrie Yuni Kartika
Date Deposited: 08 Sep 2022 02:56
Last Modified: 08 Sep 2022 02:56
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/12166

Actions (login required)

View Item View Item