GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Rahmani, Akhmad Luthfi (2022) GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Akhmad Luthfi Rahmani-.pdf

Download (272kB)

Abstract

Gratifikasi pelayanan seksual merupakan isu yang belakangan ini muncul dan mengemuka. Gratifikasi yang dulunya berupa uang kini berubah wajah menjadi bentuk pelayanan seksual. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satupun kata gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Artinya, saat ini tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan yang memberikan pelayanan seksual (seksual gratifikasi) merupakan tindakan korupsi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis gratifikasi jasa seksual yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi; dan (2) menganalisis interpretasi norma gratifikasi pelayanan seksual dalam UU Tipikor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan unsur tindak pidana korupsi. Namun gratifikasi jasa seks tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Aturan yang tidak jelas mengenai gratifikasi layanan seksual yang menyebabkan keikutsertaan dalam sanksi pidana yang tidak jelas bagi pelaku gratifikasi seksual sehingga para pihak tidak bertanggung jawab atas praktik bebas korupsi jenis ini. Pengaturan gratifikasi pelayanan seksual sangat urgen sebagai bentuk tindak pidana korupsi, sehingga ada kejelasan sikap aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku gratifikasi seksual. Gratification of sexual service is an issue that has recently emerged and surfaced. Gratification that used to be in the form of money has now changed its face to become a form of sexual service. Article 12B of Law Number 20 of 2001 there is no single word of gratuity in the form of sex services. This means that there is currently no regulation or law that states that actions that provide a sexual service (sexual gratification) constitute an act of corruption. The objectives to be achieved from this research are: (1) analyzing the gratification of sexual services that are qualified as a crime of corruption; and (2) analyzing the interpretation of the norms of sexual service gratification in the Corruption Act. This study uses a type of normative legal research using four approaches namely the legislation approach, the case approach, the comparative approach and the conceptual approach. The types of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively juridically. The results show that the formulation of the provisions contained in Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001, that gratuity is an element of criminal acts of corruption. However, the gratification of sexual services is not mentioned as one form or type that can be categorized as gratuity. Unclear rules regarding the gratification of sexual services that cause participation in unclear criminal sanctions for perpetrators of sexual gratification so that the parties are not responsible for the free practice of this type of corruption. The arrangement of gratification of sexual services is very urgent as a form of criminal acts of corruption, so that there is clarity on the attitude of law enforcement officers to impose appropriate criminal sanctions on the perpetrators of sexual gratification.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Gratifikasi, Sert Seksual Disertifikasi Gratfication, Sexual Ser Certified by
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Akhmad Luthfi Rahmani
Date Deposited: 27 Aug 2022 03:59
Last Modified: 27 Aug 2022 03:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/12192

Actions (login required)

View Item View Item