PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TATA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN)

Sutriaman, Arief (2022) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TATA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Pengesaha.pdf

Download (107kB)
[img] Text
Orisinalitas.pdf

Download (85kB)
[img] Text
Artikelarief.pdf

Download (133kB)

Abstract

Pengelolaan Barang Milik Negara ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam prakteknya, banyak kendala yang terjadi, antara lain kurangnya tenaga SDM untuk menyajikan laporan keungan serta mengelola Barang Milik Negara, kebijakan untuk pengelolaan aset yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan antara inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengamanan aset Negara. Management of State Property is not as easy as imagined. In practice, many obstacles occur, including the lack of human resources to present financial reports and manage State Property, policies for asset management that have not accommodated all the necessary things, control and maintenance of assets so that they are not lost, damaged, or stolen, and so on. . In this case, it shows that the management of inventory, bookkeeping, and reporting has a very strong influence on the security of state assets. In this study the researchers wanted to know; legal accountability in terms of procurement on ownership of government-owned assets and law enforcement on the management of state-owned assets if any are misused by government officials. The method used in this research is the empirical juridical method. The research results show that; Legal accountability for lost state property in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in South Kalimantan, especially at the Class I Immigration Office in Banjarmasin, has been going well. Law enforcement on the management of State-Owned Assets if something is misused by government officials, namely the imposition of sanctions has been regulated by Government Regulation Number 38 of 2016 Article 4 concerning Procedures for Claiming State/Regional Compensation Against Civil Servants Not Treasurer or Other Officials. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui; pertanggungjawaban hukum dalam hal pengadaan pada kepemilikan aset barang milik pemerintah dan penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset Barang Milik Negara apabila ada yang diselewengkan oleh pejabat pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Hasil penelitan menunjukan bahwa; Pertanggungjawaban hukum terhadap barang milik negara yang hilang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terutama pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sudah berjalan dengan baik. Penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset Barang Milik Negara apabila ada yang diselewengkan oleh pejabat pemerintah yaitu Pemberian sanksi telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 pasal 4 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pertanggung Jawaban Hukum, Pengelolaan Barang Legal Liability, Goods Management
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Arief Sutriaman
Date Deposited: 03 Nov 2022 05:05
Last Modified: 03 Nov 2022 05:05
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13096

Actions (login required)

View Item View Item