PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG WANPRESTASI DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN

KARIMAH, YAHDIYATI (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG WANPRESTASI DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
abstrak new.pdf

Download (76kB)
[img] Text
lembar pengesahan.pdf

Download (324kB)
[img] Text
keaslian skripsi.pdf

Download (19kB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya transaksi E-commerce oleh salah satu pihak yang wanprestasi disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memberikan janji, dalam jual beli melalui media internet atau e-commerce harus dibuat suatu perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan atau memenuhi suatu perjanjian, hal ini diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata. Dan pihak yang wanprestasi akan melakukan pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi kepada konsumen. Pada dasarnya hukum pengajuan gugatan transaksi E-commerce ke pengadilan tercantum dalam pasal 38 ayat 1 UU Informasi & Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dapat mengajukan gugatan di pengadilan yang berhubungan dengan penggunaan sistem elektronik atau penggunaan teknologi informasi yang menyebabkan Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen berbunyi “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pengusaha dengan mengajukan gugatan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara antara pembeli dan penjual melalui pengadilan atau di luar pengadilan umum”. litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan berupa arbitrase, mediasi, dan juga konsiliasi The results of the study show that the occurrence of an E-commerce transaction by one of the parties who defaulted was caused by one of the parties not fulfilling the agreement that should have been fulfilled by the party who had the promise, in a sale through internet or e-commerce media, an agreement must be entered into that must be agreed upon by both parties to carry out or fulfill an agreement, this is regulated in the 3rd book of the Civil Code. And the party who defaults will carry out an accountability by paying compensation to consumers. Basically the law for filing a lawsuit regarding E-commerce transactions to the court is listed in article 38 paragraph 1 of the Information and Electronic Transactions Law which reads "everyone can file a lawsuit in court dealing with using electronic systems or using information technology that causes a loss. In article 45 paragraph 1 of the consumer protection law which reads "every consumer who is harmed can sue the entrepreneur by filing a lawsuit with the agency responsible for resolving cases between buyers and sellers through court or outside the general court". Non-litigation is a settlement that is carried out outside the court, settlements outside the court in the form of arbitration, mediation, and also conciliation.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum dan Hukum Perikatan Legal Protection and Legal Engagement
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Yahdiyati Karimah
Date Deposited: 02 Dec 2022 02:36
Last Modified: 02 Dec 2022 02:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13376

Actions (login required)

View Item View Item