“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KELURAHAN HANDIL BAKTI KECAMATAN ALALAK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”

Rifansyah, Rifansyah (2022) “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KELURAHAN HANDIL BAKTI KECAMATAN ALALAK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (158kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (142kB)
[img] Text
ABSTRAK_removed.pdf

Download (228kB)

Abstract

Pedagang kaki lima selalu menjadi bahan kontroversi di berbagai bidang, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Kehadirannya sering dikaitkan dengan masalah tata kelola, sehingga penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan keindahan dan ketertiban di kota. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari melakukan studi lapangan dan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data dalam penulisan ini adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hasil penelitian ini tentang Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak dilakukan sosialisasi pembentukan Masyarakat yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kami melakukan rambu-rambu dan patroli. Setiap hari, pemerintah kota ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak di pinggir jalan. Sebab, penegakannya berupa tiga teguran lisan atau tertulis, dan jika tetap dilanggar akan mengakibatkan pengusiran dan penyitaan barang. Ini akan dilakukan oleh unit polisi layanan publik yang dilakukan dengan dukungan dari Dishub, TNI dan Polri. Hukum beroperasi sesuai dengan peraturan lokal. Kendala penindakan PKL di Kecamatan Handil Bhakti Kecamatan Aralak berdasarkan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 terhadap PKL Kali Lima dikarenakan lemahnya koordinasi dan kendala lainnya, serta minimnya sarana transportasi para pedagang kaki lima. pihak berwenang karena kekurangan. , total ada 3 kendaraan (truk, mobil Kijang dan mobil Hilux), namun salah satunya yaitu mobil Kijang sering mogok sehingga tidak memungkinkan untuk mengoperasikan ketiga angkutan tersebut. Street vendors have always been a polemic in various circles, both among the community and among the government. Its existence is often related to control issues, so law enforcement is very necessary in order to create beauty and order in the city, law enforcement is an effort to create peace and tranquility in the community. This research includes empirical research. The data collection used by the researcher is to conduct field studies, interviews with resource persons to obtain the required data, the analytical technique used in processing the data in this paper uses qualitative analysis techniques. The results of this study regarding law enforcement against street vendors in the Handil Bakti Village, Alalak District based on the Barito Kuala Regency regional regulation Number 6 of 2019 concerning Public Order and Community Peace carried out by civil service police units who have carried out socialization, installed billboards, and carried out patrols. every working day, it is intended that the community is orderly and does not trade on the shoulder of the road because enforcement has been carried out in the form of verbal or written warnings three times and then if they still violate, forced evictions and confiscation of goods are carried out by the civil service police unit assisted by the Transportation Agency, TNI, Polri so that enforcement is carried out. The law operates in accordance with the Regional Regulation. Obstacles in law enforcement against street vendors in the Handil bakti sub-district, Alalak sub-district based on the Barito Kuala Regency regional regulation Number 6 of 2019 concerning Public Order and Community Peace, against Kali lima traders due to weak coordination and other obstacles, the lack of transportation equipment from the officers, totaling three cars, namely (trucks, Kijang cars and Hilux cars), not all of these three transportations can be operated because one of them is very old, namely the Kijang car which breaks down very often.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakan hukum, penertiban, dan pedagang kaki lima. Law enforcement, control, and street vendors.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Rifansyah
Date Deposited: 29 Dec 2022 01:44
Last Modified: 29 Dec 2022 01:44
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/13696

Actions (login required)

View Item View Item