PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Aprilia, Nadya (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Pengesahan.pdf

Download (623kB)
[img] Text
Keaslian Skripsi.pdf

Download (563kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (300kB)

Abstract

Pertentangan mengenai legalisasi aborsi terjadi karena adanya kesengajaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang mengakibatkan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi korban perkosaan dan indikasi medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam persfektif hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Fakta fisik maupun psikis membuat korban memilih jalan untuk aborsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya indikasi kedaruratan medis akibat perkosaan. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid. Namun, tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan tidak harus dapat ditegakkan agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum.Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir. Tindakan aborsi yang akibat dari pemerkosaan yang dijelaskan didalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka secara umum perbuatan aborsi dilarang, tetapi larangan tersebut dikecualikan pada beberapa keadaan seperti kehamilan akibat perkosaan. Prosedural untuk diperbolehkan melakukan tindakan aborsi bagi perempuan korban perkosaan adalah terpenuhinya surat keterangan dari dokter, yaitu hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter setelah adanya pemeriksaan yang menjelaskan apakah benar atau tidaknya seorang mengalami perkosaan. Setelah itu, syarat kedua adalah keterangan dari penyidik terkait ditemukannya tindak pidana perkosaan yang dilakukan kepada seorang perempuan tersebut. Namun, keterangan dari penyidik juga belum bisa menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana perkosaan sebelum adanya putusan hakim di pengadilan yang tetap (inkracht).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Legalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nadya Aprilia
Date Deposited: 09 Jan 2023 02:32
Last Modified: 09 Jan 2023 02:32
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14310

Actions (login required)

View Item View Item