IMPLEMENTASI YURIDIS PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN WAKTU KERJA LEMBUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN TAPIN

Abdi, Milan sari (2023) IMPLEMENTASI YURIDIS PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN WAKTU KERJA LEMBUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN TAPIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PENGESAHAN SKRIPSI.pdf

Download (257kB)
[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI-1.pdf

Download (288kB)
[img] Text
ARTIKEL MILAN SARI ABDI_removed.pdf

Download (144kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 sebagai landasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus optimal yang dilakukan untuk pelaksanaan Waktu Kerja Lembur diperusahaan merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah secara baik dan sesuai dengan kesadaran hukum dan cita-cita masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan tejadi pengurangan hak-hak pekerja dan para pengusaha. Adanya kajian ini juga untuk memberikan pengetahuan yang mendasar kepada masyarakat guna menjamin hak-hak dan kepastian hukum untuk pihak terkait terutama di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan hal diatas peneliti memperoleh permasalahan bagaimana bentuk pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan Waktu Kerja Lembur dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat pengawasan Pemerintah dalam pelaksanaan Waktu Kerja Lembur pada perusahaan swasta di Kabupaten Tapin. Untuk menganalisa permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis artinya dengan pendekatan hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris dengan metode wawancara dan studi kepustakaan untuk mencapai hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai instansi yang memiliki wewenang melaksanakan pengawasan pelaksanaan waktu lembur di kabupaten Tapin. Teknik yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya ditemukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan cara pengawasan secara langsung dan tidak langsung melalui pembinaan dan ditemukan penghambat pengawasan yang berupa faktor internal serta eksternal. Based on the 1945 Constitution article 27 paragraphs 1 and 2 as a basis, the supervisory function carried out by the government must be optimally carried out for the implementation of Overtime Work in companies which must be supervised by the government properly and in accordance with legal awareness and the aspirations of the community . Supervision carried out by the government aims to prevent and reduce the possibility of a reduction in the rights of workers and employers. The existence of this study is also to provide basic knowledge to the community in order to guarantee rights and legal certainty for related parties, especially in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020. Based on the above, the researcher obtained the problem of how the form of government supervision in the implementation of Overtime Work and analyzed what factors hindered the government's supervision in the implementation of Overtime Work in private companies in Tapin Regency. To analyze these problems, the researcher uses empirical legal research methods or sociological juridical, meaning that the legal approach as law in action is described as an empirical social phenomenon using interviews and literature studies to achieve research results. Respondents in this study were the Manpower Office of Tapin Regency as an agency that has the authority to carry out supervision of the implementation of overtime in Tapin Regency. The technique used is qualitative data analysis and is carried out with logical data analysis techniques with inductive methods. Based on the results of the research conducted, it was found that the supervision carried out by the Tapin Regency Manpower Service was carried out by direct and indirect supervision through coaching and found obstacles to supervision in the form of internal and external factors.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Waktu Kerja Lembur, Kabupaten Tapin, Pengawasan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Milan Sari Abdi
Date Deposited: 10 Jan 2023 05:19
Last Modified: 10 Jan 2023 05:19
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14407

Actions (login required)

View Item View Item