PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN

NOOR ANNISA, NOOR ANNISA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
cover annisa_merged.pdf

Download (654kB)
[img] Text
pengesahan annisa.pdf

Download (266kB)
[img] Text
pernyataan orisinalitas annisa.pdf

Download (217kB)

Abstract

Kebanyakan lahan pertambangan menggunakan lahan yang masuk dalam kawasan tanah masyarakat adat, sehingga dari hal ini lah kemudian menimbulkan permasalahn-permasalahan bagi masyarakat hukum adat dan lingkungan tempat tinggal mereka. Pada dasarnya tanah ulayat masyarakat adat tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak luar mengingat sifat dari tanah ulayat yang memiliki fungsi social. Dengan fungsi social ini masyarakat adat mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah ulayat mereka untuk dipakai secara komunal atau bersamasama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian para anggotanya. Diantara beberapa dampak yang muncul akibat dibuka nya lahan untuk pertambangan di areak tanah ulayat masyarakat adat adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik secara ekologis, ekonomis dan social. Hilangnya tata kelola masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka, sehingga berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tentang alih fungsi lahan hak ulayat masyarakat adat menjadi lahan pertambangan dan bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat akibat alih fungsi lahan tanah ulayat masyarakat adat menjadi lahan pertambangan. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada hakikatnya dalam proses kegiatan pertambangan mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energy yang potensial untuk bisa dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itulah diharapkan dalam penggunaan dan pengelolaannya mampu menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup maupun juga masyarakat sekitar khususnya masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari wilayah pertambangan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Noor Annisa
Date Deposited: 09 Jan 2023 05:47
Last Modified: 09 Jan 2023 05:47
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14432

Actions (login required)

View Item View Item