KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Kurniawan, Tri nor (2023) KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Pernyataan orisinalitas K.pdf

Download (139kB)
[img] Text
PENGESAHAN KURNIAWAN.pdf

Download (202kB)
[img] Text
File Pdf abstrak K_removed.pdf

Download (75kB)

Abstract

Kata Kunci : Surat Edaran, Covid-19, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai penegakan hukum bagi masyarakat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap sistem peraturan perundangundangan di Indonesia. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pendemi corona virus disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data. Surat Edaran bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangundangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi. Kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pendemi corona virus disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan adalah Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid−19. Keputusan tersebut merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang−Undang Kekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/ atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan dengan terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Keywords: Circular, Covid-19, Hierarchy of Legislation Based on Circular Letter Number 11 of 2022 concerning Travel Provisions for Domestic People During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, the government has carried out various law enforcement for people who are considered disobedient to government policies. The formulation of the problem, namely how is the position of Circular Letter Number 11 of 2022 concerning Provisions for Travel of Domestic People During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic against the statutory system in Indonesia. How is the juridical study of Circular Letter Number 11 of 2022 concerning Provisions for travel for domestic people during the corona virus disease 2019 (covid-19) pandemic in terms of Law 6 of 2018 concerning Quarantine. This research is a normative legal research or library law research. Normative legal research or doctrinal legal research is legal research that uses data sources. The Circular no categorized as a statutory regulation, nor is it a legal norm as is the norm of a statutory regulation. So the circular cannot be used as a legal basis to annul ministerial regulations, let alone other hierarchical regulations. So that in the circular letter, as we know from the basis of the policy formation above, and to clarify the meaning of the policy which is categorized as a statutory regulation, it is clear and should not have sanctions in the circular letter. A juridical study of Circular Letter Number 11 of 2022 concerning Provisions for travel for domestic people during the corona virus disease 2019 (covid-19) pandemic in terms of Law 6 of 2018 concerning Quarantine is that the Government has issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning Health Emergency Covid-19 community. The decision is the mandate of Article 10 paragraph (1) and paragraph (2) of the Health Quarantine Law which authorizes the central government to determine and revoke health emergencies and determine entrances and/or areas in the country that are affected by a health emergency first. determine the type of disease and risk factors that can cause a Public Health Emergency.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Surat Edaran, Covid-19, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Tri Nor Kurniawan
Date Deposited: 10 Jan 2023 05:11
Last Modified: 10 Jan 2023 05:11
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14475

Actions (login required)

View Item View Item