IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KANTOR CAMAT BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

Wati, Eka hanna (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KANTOR CAMAT BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (124kB)
[img] Text
SURAT PERNYATAAN .pdf

Download (123kB)
[img] Text
Jurnal Hanna Eka Wati_removed.pdf

Download (66kB)

Abstract

The purpose of the study was to find out and analyze the implementation of the District Integrated Administrative Service Policy (PATEN), to find out and identify the obstacles faced in the implementation of the District Integrated Administrative Service Policy, and to determine the meaning of the Integrated Administrative Service Policy in the North Banjarmasin District, Banjarmasin City. The research method uses a qualitative approach. This type of qualitative research aims to explore PATEN in the North Banjarmasin District Office, Banjarmasin City. The data analysis technique used is examining all data, reducing data, presenting data, checking data validity, and drawing conclusions and verification. The results showed that the implementation of the PATEN policy on licensing services in the District of North Banjarmasin in the field of implementation of the policy was still not satisfactory or met the expectations of the community because it still seemed slow, and cost a lot of money and was not in accordance with the Minimum Service Standards that had been set. The obstacles in implementing the PATEN policy in the District of North Banjarmasin are viewed from 4 variables, including: Communication: There is no socialization by gathering the community to be given an understanding of the importance of obtaining permits and explanations about the requirements and procedures for obtaining permits through the Integrated Administration Service. Resources/resources: Lack of human resources/employees both in quantity and quality, lack of supporting infrastructure such as computers and printers, limited authority delegated to sub-districts from the Mayor and no delegation of authority to sign a permit from the sub-district head to the sub-district secretary. Disposition: Attitudes and work patterns of PATEN officers who are less disciplined and professional, less friendly and patient in serving the community. Bureaucratic Structure: The length of the bureaucracy for the issuance of licensing documents and seems rigid, inflexible and the lack of coordination with relevant agencies in the issuance of licensing documents Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan, dan untuk mengetahui pengertian Kebijakan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai PATEN di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menelaah seluruh data, mereduksi data, penyajian data, pemeriksaan keabsahan data, dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan PATEN pada pelayanan perizinan di Kecamatan Banjarmasin Utara di lapangan implementasi kebijakan tersebut masih belum memuaskan atau memenuhi harapan masyarakat karena masih terkesan lamban, dan memakan banyak biaya mahal serta belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Banjarmasin Utara ditinjau dari 4 variabel antara lain: Komunikasi: Belum adanya sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya pengurusan perizinan dan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengurusan perizinan melalui Pelayanan Adminstrasi Terpadu. Sumber-sumber/ sumber daya: Masih kurangnya SDM/ pegawai baik kuantitas maupun kualitas, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti komputer dan printer, terbatasnya wewenang yang dilimpahkan ke kecamatan dari Walikota dan belum adanya pelimpahan wewenang penandatanganan surat izin dari camat ke sekretaris kecamatan. Disposisi: Sikap dan pola kerja petugas PATEN yang kurang disiplin dan profesional, kurang ramah dan sabar dalam melayani masyarakat. StrukturBirokrasi: Panjangnya birokrasi untuk terbitnya dokumen perizinan dan terkesan kaku tidak fleksibel serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan dokumen perizinan Kata Kunci : Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: District Integrated Administrative Service Policy (PATEN)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Hanna Eka Wati
Date Deposited: 12 Jan 2023 03:29
Last Modified: 12 Jan 2023 03:29
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14500

Actions (login required)

View Item View Item