PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR11TAHUN2008TENTANGINFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Syahli, Achmad (2023) PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR11TAHUN2008TENTANGINFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
F57FBFCE-DD33-41E6-9E86-D0E096E6CC6D.pdf

Download (94kB)
[img] Text
0C2F777F-AF52-4590-AAE2-8658D0B7D6E9.pdf

Download (87kB)
[img] Text
ACHMAD SYAHLI( JURNAL)_removed.pdf

Download (432kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat serta tebukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Dalam hal ini, media sosial secara tidak langsung memungkinkan masyarakat untuk bebas mengeluarkan pendapatnya, namun juga menjadi ancaman bagi penggunanya karena ada aturan dalam UU ITE yang dianggap membebaskan dan membebaskan kebebasan berpendapat. Banyak orang yang divonis karena dianggap mencemarkan nama baik dan diancam dengan UU ITE, termasuk seorang kolumnis surat kabar bernama Cleanar Lubis. Kajian ini berfokus pada dua rumusan masalah: bagaimana batasan kebebasan berekspresi terkait dengan pelanggaran ujaran kebencian, dan bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam upaya melindungi kebebasan berekspresi dari pemerintah melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Teknik pengumpulan bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (library research). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Batasan kebebasan berpendapat adalah batasan kebebasan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara, kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan serta individu sangat diperlukan dalam rangka menghadapi kebebasan yang disalahtafsirkan sebagai bebas sebebasbebasnya, namun harus senantiasa diingat agar penggunaan hukum pidana tidak bersifat multitafsir. Harus dibedakan mana kritik, mana pula ujaran kebencian. Harus dipilah-pilah benar, mana yang merupakan hak asasi mana pula yang patut disebut sebagai kejahatan yang boleh dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kebebasan berpendapat, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik AB
Subjects: K Law > KF United States Federal Law
Depositing User: Achmad Syahli
Date Deposited: 07 Feb 2023 05:12
Last Modified: 07 Feb 2023 05:12
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14623

Actions (login required)

View Item View Item