TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA

MALYONO, MALYONO (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
abstrak malyono.pdf

Download (106kB)
[img] Text
pengesahan malyono.pdf

Download (55kB)
[img] Text
pernyataan orisinalitas malyono.pdf

Download (54kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang konsep perantara dalam tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku sebagai perantara penyerahan narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tesebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai perantara narkotika, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam penyaluran narkotika. Di dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi perantara. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkotika pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 78, 79, 80,81,82, 86, dan 87 karena seiring berkembangnya zaman dan semakin banyak penyalahgunaan narkotika di indonesia Undang Undang nomor 22 tahun 1997 di gantikan oleh Undang Undang nomor 35 tahun 2009 perubahan itu sesuai dengan pasal 153 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya baik Golongan I sampai III berdasarkan pasal 114 ayat (1) dan (2) dan Pasal 119 ayat (1) dan (2) dan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Perantara, Narkotika
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Malyono
Date Deposited: 13 Jan 2023 02:04
Last Modified: 13 Jan 2023 02:04
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14631

Actions (login required)

View Item View Item