ASPEK HUKUM AKIBAT PEMBATALAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp jo. NOMOR 70/Pdt/2019/PT.Bjm)

Amalia, Nanda Rizky (2023) ASPEK HUKUM AKIBAT PEMBATALAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp jo. NOMOR 70/Pdt/2019/PT.Bjm). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
IMG_20230502_102623.pdf

Download (80kB)
[img] Text
IMG_20230502_102633.pdf

Download (95kB)
[img] Text
ARTIKEL NANDA RIZKY AMALIA_removed.pdf

Download (702kB)

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri setelah upaya damai dilakukan tidak berhasil, salah satunya dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dimana salah satu pihak menganggap pihak lain telah mengakui bidang tanah yang sama sebagai miliknya yang sah dan berdasarkan alas hak yang dianggap sah juga. Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri tentu mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Para pihak wajib menghormati dan mentaati semua putusan pengadilan tanpa terkecuali. Karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan untuk mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial pagi para pihak yang bersengketa dan juga pihak lainnya. Penelitian ini menfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu, sebab adanya gugatan perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp., di Pengadilan Negeri Martapura jo. Perkara Nomor 70/Pdt/2019/PT.Bjm di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan apa akibat hukum bagi para pihak adanya Putusan Pengadilanm NegeriMartapura Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp. di Pengadilan Negeri jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/Pdt/2019/PT.Bjm.yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat diskriptif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder, pengumpulan data yang diolah dengan cara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan gugatan perbuatan melawan hukum atas sengketa tanah di Pengadilan Negeri dapat disebabkan beberapa hal seperti: penguasaan tanah tanpa hak, sengketa batas, sengketa waris, jual berkali-kali, sertifikat ganda, sertifikat pengganti, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas, tumpang tindih, putusan Pengadilan. Dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp. di Pengadilan Negeri Martapura Jo. Perkara Nomor 70/Pdt/2019/PT.Bjm. di Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah yang sama. Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum bagi para pihak, karena putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mtp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/Pdt/2019/PT.Bjm., belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka belum dapat dilakukan eksekusi atau dilaksanakan. Untuk dapat dieksekusi atau dilaksanakan wajib menunggu terlebih dahulu adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka bukti kepemilikan para pihak masih sah dan berlaku tetap bukti kepemilikan tersebut termasuk bukti kepemilikan yang bermasalah sehingga untuk melakukan perbuatan hukum yang sah pihak lain akan bersikap berhati-hati.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Aspek Hukum, Pembatalan Bukti Kepemilikan Tanah, Pengadilan Negeri Martapura. Legal Aspects, Cancellation of Proof of Land Ownership, Martapura District Court
Subjects: K Law > KF United States Federal Law
Depositing User: Nanda Rizky Amalia
Date Deposited: 02 May 2023 02:39
Last Modified: 02 May 2023 02:39
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15405

Actions (login required)

View Item View Item