IMPLEMENTASI YURIDIS PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI DI WILAYAH DENPOM VI/2 BANJARMASIN

Rini, Suprobo (2023) IMPLEMENTASI YURIDIS PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI DI WILAYAH DENPOM VI/2 BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak .pdf

Download (20kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (287kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (247kB)

Abstract

Suprobo Rini, NPM. 18.81.0419. 2022. Implementasi Yuridis Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI di Wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Dr. Afif Khalid, S.HI,SH, MH., Dr. Akhmad Munawar SH, M.H. Kata kunci: Impelementasi, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, TNI Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia. Pengedar dan pengguna narkotika tidak memandang status, dalam beberapa kasus didapatkan penggunaan narkotika yang dilakukan seorang anggota militer (TNI). Seorang anggota TNI yang terjerat kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) akan diadili oleh Peradilan militer. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pemberlakuan Undang- Undang narkotika yang mengatur tentang sanksi hukum, diharapkan dapat membantu penyidik pembantu proses penyelesaian perkara anggota TNI yang melakukan tindak pidana peyalahgunaan narkotika. Penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika pada ruang lingkup militer wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin, lalu kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan menggali data yang berkenaan dengan topic penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi,. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peradilan militer dalam proses peradilan penyalahgunaan narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya berkaitan dengan proses acara peradilan di wilayah hukum militer. Pemidanaan bagi seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika para pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi, namun hal penerapan di wilayah pengadilan militer sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi yaitu pemecatan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), penurunan pangkat. Hal tersebut merupakan wewenang pegadilan militer atas pertimbangan hakim militer dalam memberikan hukuman.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Impelementasi, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, TNI
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Suprobo Rini
Date Deposited: 01 Mar 2023 04:00
Last Modified: 01 Mar 2023 04:00
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15583

Actions (login required)

View Item View Item