PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (PENYETRUMAN IKAN) DI WILAYAH HUKUM SUNGAI NAGARA KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Khairullah, Khairullah (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (PENYETRUMAN IKAN) DI WILAYAH HUKUM SUNGAI NAGARA KAB. HULU SUNGAI SELATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
2 PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (242kB)
[img] Text
3 PENGESAHAN.pdf

Download (240kB)
[img] Text
1 ABSTRAK_removed.pdf

Download (275kB)

Abstract

Larangan menangkap ikan menggunakan potassium, listrik (setrum), peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan (penyetruman ikan) di wilayah hukum Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan (penyetruman ikan) di wilayah hukum Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terkait permasalahan tindak pidana penyetruman ikan dengan pihak kepolisian Bripda Ryan Hidayat Anggota Polsek Daha Selatan. Hal ini dilatar belakangi karena permasalahan perekonomian. Dari data-data yang penulis dapatkan dari Berry Prima Hutasoit Pegawai Pengadilan Negeri Kab. Hulu Sungai Selatan, para pelaku penyetruman ikan tergolong orang-orang yang memiliki perekonomian menengah kebawah seperti petani, nelayan bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan yang pekerjaan nya tidak pasti. Penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. The prohibition to catch fish using potassium, electricity (stun), explosives and other dangerous substances has been regulated in Article 8 paragraph 1 of Law no. 45 of 2009 changes to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries. The purpose of this study is to determine law enforcement against perpetrators of fishing crimes (shocking fish) in the jurisdiction of Sungai Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan and what factors influence the law enforcement process against perpetrators of fishing crimes (shocking fish) in the jurisdiction of Sungai Nagara Kab. Upper South River. This research is a type of empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). According to empirical legal research, namely the approach is carried out by field research by looking at and observing what is happening in the field, the application of these regulations in practice in society. Based on the results of interviews related to the problem of the crime of electrocuting fish with the police Bripda Ryan Hidayat Member of the South Daha Police. This is motivated by economic problems. From the data the author obtained from Berry Prima Hutasoit, an employee of the District Court of Hulu Sungai Selatan Regency, the perpetrators of electric shocks belong to people who have a middle to lower economy, such as farmers, fishermen, and even those who do not have jobs whose jobs are uncertain. Law enforcement does not run in the right direction, so law enforcement experiences problems at the operational technical level in each law enforcer.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penyetruman, Ikan, Penegakan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: H. Khairullah
Date Deposited: 20 Jul 2023 05:58
Last Modified: 20 Jul 2023 05:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15777

Actions (login required)

View Item View Item