ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Sopian, Sopan (2023) ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
SOPAN SOPIAN_coVabSdaF.pdf

Download (440kB)
[img] Text
oRISINALITAS.pdf

Download (223kB)
[img] Text
pENGESAHAN.pdf

Download (227kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan UndangUndang ini bahwa pada dasarnya pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.Tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Penggelapan Pajak, UU No 28 Tahun 2007
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sopan Sopian
Date Deposited: 30 Mar 2023 05:38
Last Modified: 30 Mar 2023 05:38
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15990

Actions (login required)

View Item View Item