ANALISIS PEMBERLAKUAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Widodo, Lutfi Mukti (2023) ANALISIS PEMBERLAKUAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Lutfi Mukti Widodo_CovAbsDaf.pdf

Download (121kB)
[img] Text
PernyataanOrisinalitas_LutfiMuktiWidodo.pdf

Download (111kB)
[img] Text
Pengesahan_LutfiMuktiWidodo.pdf

Download (110kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kekuatan sistem pembutian terbalik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan 37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Sistem pembuktian pada perkara pidana korupsi di luar berlandaskan terhadap UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanajuga berlandaskan pada hukum pidana formil termasuk pada UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diamandemen menjadi UU No 20 Tahun 200 I tentang Perubahan mengenai isi UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, dan UU No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Dikatakan pembuktian terbalik bersifat terbatas, sebab tersangka pidana korupsi cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma diberi kewajiban guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta milik istri, suami, anak juga harta benda setiap perusahaan atau korporasi yang di curigai memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang didakwakan kepada tersangka.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pembuktian Terbalik, Perkara Korupsi, UU 20 Tahun 2001
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Lutfi Mukti Widodo
Date Deposited: 22 May 2023 03:09
Last Modified: 22 May 2023 03:09
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16511

Actions (login required)

View Item View Item