PEMBAGIAN HARTA PERCERAIAN BERASAL DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Rusmita, Yuana (2023) PEMBAGIAN HARTA PERCERAIAN BERASAL DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

[img] Text
lembar pengesahan.pdf

Download (112kB)
[img] Text
pernyataan keaslian skripsi.pdf

Download (129kB)
[img] Text
Abstrak yuana_removed.pdf

Download (69kB)

Abstract

Pernikahan adalah suatu hubungan dari perjanjian/ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama adalah pernikahannya sah menurut agama. Tetapi jika pernikahan itu tidak dicatatkan secara sah menurut undang-undang yang telah berlaku berlaku dalam suatu wilayah, maka dengan demikian pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah ada dalam pencatatan negara, atau negara dapat diberitahukan untuk tidak mengakui perkawinan tersebut karena pelaksaan suatu pernikahan tersebut tidak tercatat sah di kantor catatan sipil. Penelitian ini berfokus pada dua bentuk permasalahan, yaitu pembagian harta dalam Pernikahan tidak tercatat dan upaya penyelesaian pembagian harta dalam Pernikahan tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian lebrary (Kepustakaan), dengan kata lain metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang telah ada. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembagian harta perceraian dari sebuah perkawinan. Namun, perkawinan yang dimaksud dalam peraturan-peraturan hukum postifi adalah perkawinan yang sah dimata Negara dan tercatat di PPN. Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang sah dimata agama. Peraturan-peraturan terkait pembagian harta dari perkawinan tidak tercatat telah diatur dalam peraturanperaturan hukum Islam yakni pembagian harta perceraian atas perkawinan tidak tercatat adalah dibagi dua sama rata atas suami dan isteri. Upaya penyelesaian pembagian harta atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan hokum positif adalah dengan melakukan langkah untuk pengesahan perkawinan dengan melakukan permohonan pengajuan itsbat nikah. Setelah perkawinan sudah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan. Maka pembagian harta diatur sesuai hukum positif yakni dibagi dua atas suami dan isteri, dalam kondisi normal. Namun bila dalam kondisi tidak normal, pembagian harta perkawinan tidak tercatat dilakukan menurut pertimbangan majelis hakim

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: family, marriage, divorce, division of property
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Yuana Rusmita
Date Deposited: 23 May 2023 05:41
Last Modified: 23 May 2023 05:41
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16534

Actions (login required)

View Item View Item