ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BADAN BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Hidayanti, Elvi (2023) ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BADAN BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
591-Article Text-4185-1-10-20230218.pdf

Download (334kB)
[img] Text
2 PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (187kB)
[img] Text
4 PENGESAHAN.pdf

Download (554kB)

Abstract

Pada tahun 2020 hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terlahir badan baru yaitu Badan Bank Tanah yaitu lembaga khusus yang mengelola tanah. Sedangkan sebelumnya sudah ada Badan Pertanahan Nasional yang bertugas dibidang pertanahan. Dengan adanya dua lembaga yang mengatur hal yang sama maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang. Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, pada bulan April 2021 pemerintah mengeluarkan aturan turunan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Namun pada November 2021 ternyata Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Akan tetapi walaupun telah dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Presiden tetap mengeluarkan aturan turunan baru mengenai Badan Bank Tanah yaitu Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi kewenangan yang sama antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana keberadaan Badan Bank Tanah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofi. Indikasi kewenangan yang sama antara Badan Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional adalah Pengadaan Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah, untuk Badan Bank Tanah sendiri mendapatkan Hak Pengelolaan sehingga terlihat perbedaan wilayah tugas diantara kedua lembaga tersebut. Namun dengan tetap dikeluarkannya Putusan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan keberadaan Badan Bank Tanah tersebut bisa menjadi batal demi hukum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Keberadaan, Badan Bank Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Hak Pengelolaan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Elvi Hidayanti
Date Deposited: 12 Jun 2023 02:59
Last Modified: 12 Jun 2023 02:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16764

Actions (login required)

View Item View Item