ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN KORUPSI

SUPRAMONO, DIANA (2023) ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Diana Supramono_CovAbsDaf.pdf

Download (237kB)
[img] Text
Diana Supramono_Orisinalitas.pdf

Download (144kB)
[img] Text
Diana Supramono_Pengesahan.pdf

Download (120kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perampasan asset dari hasil kejahatan korupsi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dampak yuridis perampasan asset dari hasil kejahatan korupsi yang dikuasai pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Adapun kedudukan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perampasan aset t dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adannya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang�Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: UU 31 Tahun 1999, Perampasan Aset, Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Diana Supramono
Date Deposited: 04 Jul 2023 03:59
Last Modified: 04 Jul 2023 03:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16961

Actions (login required)

View Item View Item