ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT SIPIL

FIRMANDA, DICKY SETIA AJI (2023) ANALISIS SANKSI PIDANA TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT SIPIL. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Dicky Setia Aji_CovAbsDaf.pdf

Download (231kB)
[img] Text
Orisinalitas_DickySetiaAji.pdf

Download (150kB)
[img] Text
Pengesahan_DickySetiaAji.pdf

Download (106kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kepemelikan senjata api dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemilik senjata api secara illegal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum penggunaan senjata api bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Hal - hal seperti penyelelidikan tindak pidana senjata, jenis jenisnya, prosedur kepemilihan bahkan sebab akibat yang ditimbulkan dari senjata merupakan peran Polri. Teguran lisan maupun teguran fisik serta hukuman disiplin menjadi hal yang wajar dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan prosedur pemakaian senjata api. Anggota Polri yang mempunyai senjata harus benar-benar dipersiapkan dengan baik khususnya dalam hal latihan serta hukuman anggota Polri yang diperberat. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan�kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Kepemilikan senjata api tanpa izin oleh masyarakat sipil sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang�undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana dihukum dengan hukuman mat atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi - tingginya dua puluh tahun.”

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Senjata Api Tanpa Izin, Masyarakat Sipil
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dicky Setia Aji Firmanda
Date Deposited: 12 Jul 2023 03:17
Last Modified: 12 Jul 2023 03:17
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17028

Actions (login required)

View Item View Item