TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADANYA PUNGUTAN LIAR DALAM PEMBUATAN AKTA KELUARGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

SUKMANTO, FREDY ADHE (2023) TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADANYA PUNGUTAN LIAR DALAM PEMBUATAN AKTA KELUARGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Fredy Adhe Sukmanto_CovAbsDaf.pdf

Download (229kB)
[img] Text
Fredy Adhe Sukmanto_Orisinalitas.pdf

Download (155kB)
[img] Text
Fredy Adhe Sukmanto_Pengesahan.pdf

Download (111kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana pungutan liar berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pembuatan akta keluarga berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Ketentuan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pembuatan akta keluarga dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangankecuragan (korupsi) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang merupakan suatu perbuatan korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Pungutan Liar, Akta Keluarga
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Fredy Adhe Sukmanto
Date Deposited: 13 Jul 2023 05:09
Last Modified: 13 Jul 2023 05:09
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17044

Actions (login required)

View Item View Item