PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ALFIANNOR, ALFIANNOR (2023) PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Alfiannor_CovAbsDaf.pdf

Download (246kB)
[img] Text
Alfiannor_Orisinalitas.pdf

Download (102kB)
[img] Text
Alfiannor_Pengesahan.pdf

Download (113kB)

Abstract

Konflik permasalahan perkawinan siri yang dilakukan oleh H. Husni bin H. Baderi dengan Ainun binti H. Utuh yang di daftarkan dengan Nomor perkara 0276/Pdt.G/2018/PA.K.Kps. dan pernikahannya dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 21 Juni 2011 bertempat di rumah Santoso Jalan Handil Bakti Komplek Persada Raya III RT 3 Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan menjadi wali adalah ayah (wali nasab) dari pihak perempuan, yakni Bapak Marjuki. Dengan disaksikan oleh sdr Jam’an dan sdr Muhammad. Dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah di bayar tunai. Dengan duduk perkara penggugat mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas.. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan isteri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara Negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan isteri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara Negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dipenuhinya norma hukum karena perkawinannya tidak terdaftar secara Negara, tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ingin menuntut haknya sebagai isteri karena perkawinan dilakukan secara siri padahal dalam UU perkawinan sudah ada pengaturannnnya dalam pasal 65 ayat A perkawinan harus di daftarkan secara Negara dan Akibat hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum, berupa akta nikah atau buku nikah sebagai legalitas kekuatan hukumnya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perkawinan, yang tidak terdaftar, UU Nomor 1 Tahun 1974
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Alfiannor
Date Deposited: 24 Jul 2023 05:31
Last Modified: 24 Jul 2023 05:31
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17109

Actions (login required)

View Item View Item