. ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR.193/PID.SUS/2018/PN.KGN)

Zakaria, Muhamad Hafi (2023) . ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN NOMOR.193/PID.SUS/2018/PN.KGN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 ABSTRAK.pdf

Download (229kB)
[img] Text
2 PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (137kB)
[img] Text
3 PENGESAHAN.pdf

Download (119kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya jumlah kasus peredaran sabu dan penangkapan bandar narkoba internasional beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi krisis akibat narkoba. Narkotika adalah suatu jenis zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif, yaitu melalui analisis bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yaitu:1) Pertimbangan hakim dalam putusan perkara 193/Pid.Sus/2018/PN.Kgn didasarkan pada pertimbangan yuridis, seperti Surat dakwaan, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan hukuman. Di samping itu, pertimbangan non-yuridis juga dipertimbangkan, seperti dampak merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.2) Penerapan pasal 112 ayat (1) oleh hakim dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dianggap tepat berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, karena bukti di persidangan menunjukkan bahwa tujuan terdakwa adalah untuk memiliki narkotika tersebut. Namun, ada argumen bahwa pasal 127 ayat (1) lebih sesuai, tetapi tidak didakwakan oleh penuntut umum. Meskipun terdakwa tetap terbukti bersalah, hal ini dianggap tidak adil bagi terdakwa dan tidak menguntungkan masyarakat. Seharusnya, hakim seharusnya mempertimbangkan penggunaan ancaman hukuman minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan cukup matang. Drug abuse continues to be a serious problem in Indonesia. The high number of cases of methamphetamine distribution and arrests of international drug dealers in recent years proves that Indonesia is facing a crisis situation due to drugs. Narcotics are a type of substance or drug that can come from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic in nature, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. This study focuses on normative legal research, namely through an analysis of literature or secondary legal materials which consist of primary legal materials, with a statutory approach and a case approach. This approach is carried out by examining and studying all laws and regulations as well as cases related to the legal issues being faced. The results of the study show several things, namely: 1) The judge's consideration in the decision of case 193/Pid.Sus/2018/PN.Kgn is based on juridical considerations, such as the indictment, the letter of demand from the public prosecutor, and evidence in the form of witness statements, letters, instructions, and statements of the suspect, as well as factors that can aggravate or lighten sentences. In addition, non-juridical considerations are also taken into account, such as the detrimental impact and damage to the social, national and state life order. 2) The application of Article 112 paragraph (1) by a judge with a prison sentence of 5 years and a fine of 1,000,000,000 (one billion rupiah) is considered appropriate based on the indictment of the public prosecutor, because the evidence at trial shows that the purpose of the defendant is to possess the narcotics. However, there is an argument that Article 127 paragraph (1) is more appropriate, but not charged by the public prosecutor. Even though the defendant is still proven guilty, this is considered unfair to the defendant and does not benefit society. Supposedly, the judge should have considered the use of the minimum penalty stipulated in the law with sufficient maturity.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Narkotika,Pasal 112 Ayat (1), Penyalahgunaan Narkotika
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhamad Hafi Zakaria
Date Deposited: 10 Aug 2023 05:26
Last Modified: 10 Aug 2023 05:26
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17166

Actions (login required)

View Item View Item