ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSEBARNYA DOKUMEN PRIBADI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT 1 Jo PENJELASAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Fikri, Ahmad Firjatullah (2023) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSEBARNYA DOKUMEN PRIBADI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT 1 Jo PENJELASAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 ABSTRAK.pdf

Download (148kB)
[img] Text
2 PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (115kB)
[img] Text
3 PENGESAHAN.pdf

Download (121kB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Namun, dampak dari teknologi informasi dan komunikasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam penyebaran dokumen pornografi. Kejahatan semacam ini telah menimbulkan dampak serius, seperti meningkatnya kasus perzinahan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan dan aborsi. Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama. Pertama, mencari dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan dokumen pribadi berisi pornografi. Kedua, menganalisis tanggung jawab pidana terhadap penyebaran dokumen pribadi berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Jo Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi pustaka dari sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum, serta sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku pembelaan diri terpaksa. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk mencari kebenaran dan mencari solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dasar hukum terkait penyebaran dokumen pribadi yang mengandung pornografi diatur dalam Pasal 4 Ayat 1. Pasal tersebut melarang setiap orang untuk membuat, memiliki, menyebarluaskan, bahkan memperjualbelikan materi pornografi. Namun, dalam Pasal 4 Ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa larangan ini tidak berlaku untuk pemakaian pribadi dan kepentingan sendiri. Pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan rentang hukuman antara 6 bulan hingga 12 tahun dan/atau denda mulai dari Rp250.000.000 hingga Rp6.000.000.000. The development of science and technology has experienced rapid progress in the lives of society and the nation. However, the impact of information and communication technology can be misused by irresponsible parties, such as in the distribution of pornographic materials. Such crimes have caused serious consequences, including an increase in adultery, rape, and even murder and abortion cases. This research focuses on two main issues. First, finding the legal basis for taking action against those who broadcast and distribute private documents containing pornography. Second, analyzing criminal responsibility for the distribution of private documents based on Article 4 Paragraph 1, Explanation of Article 4 Paragraph 1 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research method used is normative legal research with a qualitative approach. Legal data collection is carried out through literature study from primary sources, namely relevant legislation on legal issues, as well as secondary sources. This study uses a legislative approach to analyze the norms contained in the legislation under study, with the aim of determining the legal responsibility for perpetrators of forced self-defense. In addition, a case approach is also used to find the truth and seek the best solutions to legal events in line with the principles of justice. The legal basis related to the distribution of private documents containing pornography is regulated in Article 4 Paragraph 1. This article prohibits anyone from creating, possessing, disseminating, or even trading pornographic materials. However, Article 4 Paragraph 1 explains that this prohibition does not apply to personal use and self-interest. Perpetrators who violate these provisions can be subject to imprisonment with a penalty ranging from 6 months to 12 years and/or a fine ranging from Rp250,000,000 to Rp6,000,000,000.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pertanggujawaban Pidana, Pasal 4 Ayat 1, Pornografi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ahmad Firjatullah Fikri
Date Deposited: 10 Aug 2023 05:20
Last Modified: 10 Aug 2023 05:20
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17167

Actions (login required)

View Item View Item