PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA

SAUFI, MUHAMMAD (2023) PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
SAUFI_covabsdaf.pdf

Download (30kB)
[img] Text
lembar orisinalitas.jpeg.pdf

Download (238kB)
[img] Text
pengesahan.pdf

Download (250kB)

Abstract

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbatasan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian terdapat kreditur dan debitur yang mengikatkan mereka dengan perjanjian di atas hitam dan putih, perjanjian pokok tersebut diikuti pula dengan perjanjian tambahan yaitu adanya jaminan fidusia dalam objek yang di perjanjikan. Masalah yang dihadapi adalah mengenai debitur yang melakukan wanprestasi. Memang menjadi masalah yang penting untuk pihak kreditur jika debitur melakukan wanprestasi yaitu salah satunya adalah terlambat membayar angsuran dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang berakibat dapat merugikan pihak kreditur. Sehingga pihak kreditur dapat mengambil keputusan sendiri yaitu dengan cara mengambil barang yang diperjanjikan dimana objek barang tersebut telah diberikan jaminan fidusia yang terdapat dalam perjanjian pokok antara kreditur dan debitur tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan perundang-undangan hukum perdata dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur melakukan wanprestasi menurut jaminan fidusia. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur dengan adanya jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi berupa pengambilan objek barang yang diperjanjikan tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah untuk pemerintah lebih mengedepankan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia agar debitur dan kreditur terjamin keamanannya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perjanjian, Kreditur Debitur, Wanprestasi, Jaminan Fidusia
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Saufi
Date Deposited: 08 Sep 2023 01:36
Last Modified: 08 Sep 2023 01:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17642

Actions (login required)

View Item View Item