ANALISIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

DG.D.M, Firdaus (2023) ANALISIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Lembar Pernyataan Keaslian.pdf

Download (155kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (141kB)
[img] Text
ARTIKEL FIRDAUS_removed.pdf

Download (34kB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik dalam hal keselamatan jiwa maupun tubuh, dari ancaman atau gangguan yang mungkin datang dari berbagai pihak. Anak-anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa di masa depan. Saat ini, kejahatan terhadap anak, termasuk persetubuhan, semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh sesama anak maupun oleh orang dewasa. Oleh karena itu, hukum harus memberikan sanksi yang keras kepada pelaku persetubuhan anak guna mencegah terjadinya tindakan tersebut di masa depan. Permasalahan dalam skripsi ini mencakup dua aspek utama. Pertama, bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban persetubuhan. Kedua, bagaimana hukum mengenakan sanksi pidana kepada pelaku persetubuhan anak yang melakukan tindakan tersebut di bawah pengaruh minuman keras.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini didasarkan pada analisis bahan-bahan hukum dari literatur yang relevan, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Perlindungan terhadap anak, khususnya dalam konteks persetubuhan anak, diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Undang-Undang ini merupakan upaya konkret Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi. Sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak termasuk penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 5 tahun, atau bahkan hingga 10 hingga 15 tahun. Selain itu, hukuman denda yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berkisar antara Rp. 20.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000.000,00.Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak, terdapat kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku persetubuhan anak. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Persetubuhan, minuman keras, Perlinudngan Hak Anak, Penerapan pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Firdaus.dg.d.m
Date Deposited: 26 Sep 2023 02:56
Last Modified: 26 Sep 2023 02:56
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17777

Actions (login required)

View Item View Item