PANDANGAN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Afridha, Mulyana (2023) PANDANGAN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 ABSTRAK.pdf

Download (91kB)
[img] Text
2 PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf

Download (214kB)
[img] Text
3 PENGESAHAN.pdf

Download (226kB)

Abstract

Industri pakaian berkembang pesat di Indonesia, dan penjualan pakaian bekas impor menjadi masalah. Penjualan pakaian bekas impor jelas merugikan negara. Mengimpor pakaian bekas tidak hanya mengurangi pendapatan pemerintah dari bea masuk dan cukai, tetapi juga mengganggu pasar dalam negeri. Konon, minat terhadap pakaian bekas masih ada, dan ada banyak alasan untuk membeli pakaian bekas. Salah satu alasannya yaitu pakaian bekas impor memiliki tampilan yang berbeda dari merek lain, termasuk merek dan model terkenal di luar negeri yang tidak ada di pasaran. Juga, pakaian bekas ini dapat dibeli dengan harga terjangkau, yang membantu mengurangi biaya. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan yaitu bagaimana mengatur penjualan pakaian bekas impor dan tanggung jawab importir terhadap konsumen yang menggunakan pakaian bekas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tinjauan pustaka dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan kontradiksi antara regulasi komersial dan hukum perlindungan konsumen. UU Dagang mengatur bahwa barang impor harus dalam keadaan baru, dan Peraturan Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pakaian bekas termasuk dalam impor barang terlarang.Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum karena impor diperbolehkan dengan syarat rumah menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen. Informasi yang benar tentang kondisi barang yang dijualnya. In Indonesia, the apparel industry is also growing rapidly, amidst this development it raises problems such as the sale of imported used clothing. The sale of imported used clothes is very clear that it is detrimental to the state. In addition to reducing state revenue from customs and excise, imports of used clothes also disrupt the domestic market. However, people are still interested in used clothes with various reasons for buying used clothes. One of the reasons is to get a different appearance from the others, because imported used clothes have well-known brands abroad with clothing models that are not marketable. In addition, these used clothes have affordable prices so they can save expenses. This research is focused on two problem formulations, namely how to regulate the sale of imported used clothes and how the responsibility of importers to consumers who use used clothes. This research is a normative research with a literature study with a descriptive analysis, in order to be able to give an overview of the results of the research used. From this research, the results show that there is a discrepancy between the trade law regulations and the consumer protection law. And this creates legal ambiguity, where in the Trade Law it is stated that imported goods must be in new condition and in the Minister of Trade Regulation it is clarified that goods prohibited from importing include used clothes, while in the Consumer Protection Law it is permitted provided that the business actor provide clear information about the condition of the goods it sells clearly and correctly to consumers.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pakaian bekas impor, pengaturan, tanggung jawab
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mulyana Afridha
Date Deposited: 02 Oct 2023 03:36
Last Modified: 02 Oct 2023 03:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17875

Actions (login required)

View Item View Item