PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Arianti, Risma (2023) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak Risma Arianti.pdf

Download (138kB)
[img] Text
pengesahan Risma.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Pernyataan Risma.pdf

Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini diangkat dengan melihat fenomena jual beli online, dimana dalam kegiatan tersebut tidak jarang ditemui ketidakjelasan indormasi yang ditampilkan oleh pelaku usaha, hal ini berakibat pada jatuhnya minat konsumen yang disebabkan oleh jauhnya ekspektasi yang diharapkan konsumen dengan realita keadaan produk yang dipasarkan di situs jual beli online. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat riset keamanan pembeli pada praktik jual beli internet berdasarkan sudut pandang UU No. 8 Tahun 1999 dan Sidang Hukum Keuangan Syariah (KHES). Motivasi di balik tinjauan ini adalah untuk memperjelas kepastian hukum pembeli di bursa jual beli internet (Pandangan UU No. 8 Tahun 1999 dan Akumulasi UU Keuangan Syariah), serta untuk menggambarkan korelasi asuransi pembeli dalam UUPK dan KHES. Eksplorasi ini dipimpin dengan memanfaatkan strategi penelitian kepustakaan. Cara paling umum untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan strategi pengumpulan informasi/arsip. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa: (1). Perlindungan Hukum Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait transaksi jual-beli online tidak terealisasikam dengan baik sebab masih banyak fenomena kerugian konsumen yang diakibatkan oleh informasi tidak akurat yang ditayngkan para pelaku usaha dalam situs jual-beli online. (2). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam fenomena jual-beli online disebut sebagai hak khiyar, atau pembatalan dan pelanjutan akad jual-beli. (3). Terdapat persamaan dalam perlindungan konsumen yang terdapat pada UUPK dengan KHES yaitu kewajiban memberikan informasi yang nyata, jelas, dan sesuai dengan keadaan produk. Adapun perbedaan yang terdapat dalam UUPK dengan KHES yaitu mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran hak konsumen. Pada UUPK, sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif dan dapat berbuntut menjadi sanksi pidana. Sedangkan dalam KHES tidak terdapat sanksi bagi pelaku usaha, namun konsumen diberikan hak khiyar yaitu konsumen dapat melakukan pembatalan akad jual-beli tersebut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kepastian Hukum Pembeli, Pembelian dan Penjualan Secara Online, UU No. 8 Tahun 1999, Pengaturan Hukum Keuangan Syariah.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 27 Sep 2023 05:59
Last Modified: 27 Sep 2023 05:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17880

Actions (login required)

View Item View Item