PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH

Rahayu, Rema Sri Puji (2023) PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstract PUJI.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Pengesahan PUJI.pdf

Download (211kB)
[img] Text
Pernyataan PUJI.pdf

Download (249kB)

Abstract

Permasalahan perkawinan antara Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dikenal dengan perkawinan Siri atau disebut sebagai perkawinan di bawah tangan yang tidak diakui secara sah di Indonesia. Mengapa? Karena perkawinan siri atau di bawah tangan tersebut hanya sah dilakukan menurut agama dan keyakinannya saja, tanpa dicatatkan negara, otomatis pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta pembuktian telah dilaksanakannya perkawinan, yaitu Akta Perkawinan, dan menurut negara perkawinan siri ini tidak sah. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan anak hasil perkawinan yang sah dan perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang terhadap Anak Hasil Perkawinan Sah Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Kedudukan anak hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tirdaftar secara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum, Berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya dan perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang terhadap Anak Hasil Perkawinan Sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan karena dalam perkawinan yang tidak di catat secara negara tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan. Danapabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah anak karena seorang anak yang pernikahannya tidak didaftarkan berdasarkan pasal 65 ayat A secara undang-undang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai anak.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: kedudukan, Mahar Hutang, Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 04 Oct 2023 05:36
Last Modified: 04 Oct 2023 05:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17971

Actions (login required)

View Item View Item