TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KPK DAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Maisyarah, Maisyarah (2023) TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KPK DAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 ABSTRAK.pdf

Download (218kB)
[img] Text
2 PERNYATAN ORISINALITAS.pdf

Download (146kB)
[img] Text
3 PENGESAHAN.pdf

Download (114kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana hukum dianggap sebagai suatu sistem makna yang mencakup asas-asas dan norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kedua lembaga, yaitu KPK dan Kepolisian Republik Indonesia, memiliki kewenangan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kewenangan KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kepolisian Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. This study was conducted to examine the jurisdiction of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Police in addressing the prevalent issue of corruption in Indonesia. The main concern has been the overlapping authority between the KPK and the Indonesian National Police in combating corruption. This research adopts a normative legal research approach, which views the law as a system of meaning, focusing on the underlying principles and norms of existing laws and regulations.In terms of the authority vested in the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Police, their respective powers are clearly delineated in the legal framework governing the enforcement of anti-corruption laws in Indonesia. The authority of the KPK is specified in Article 6 of Law Number 19 of 2019, which pertains to the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 regarding the Corruption Eradication Commission. Meanwhile, the authority of the Indonesian Police is defined in Article 14, paragraph (1), letter g of Police Law Number 2 of 2002, governing the Indonesian National Police.According to these legal provisions, the Indonesian Police are entrusted with the responsibility of conducting investigations in accordance with the criminal procedure law and other relevant laws and regulations. Consequently, the Indonesian Police possess the authority to investigate and handle cases of corruption that frequently occur in Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Maisyarah
Date Deposited: 10 Oct 2023 02:31
Last Modified: 10 Oct 2023 02:31
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/18004

Actions (login required)

View Item View Item