ANALISIS YURIDISPENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYEBARAN BERITA HOAX (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

wibowo, muhammad Singgih imam (2023) ANALISIS YURIDISPENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYEBARAN BERITA HOAX (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
SINGGIH.pdf

Download (181kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (372kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (307kB)

Abstract

Pencemaran nama baik dan Berita bohong ini tentu dapat menimbulkan kerugian kepada banyak orang bahkan masyarakat luas. Berita bohong ini juga dapat menggiring opini publik terhadap penilaian suatu masalah ataupun suatu hal yang ada di sekitarnya. Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bagaimana tindak pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penyebaran Berita Hoax? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik dan berita hoax? Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: 1) Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: Dengan sengaja; Menyerang kehormatan atau nama baik; Menuduh melakukan suatu perbuatan; Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. 2) Perlindungan Saksi dan korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas empat hal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pencemaran nama baik, Berita Hoax
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 18 Nov 2023 03:18
Last Modified: 18 Nov 2023 03:18
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/18366

Actions (login required)

View Item View Item