TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

Darmawan, Akhmad Aries (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL Akhmad Aries Darmawan.pdf

Download (15kB)
[img] Text
Lembar pengesahan skripsi.pdf

Download (568kB)
[img] Text
Pernyataan keaslian skripsi.pdf

Download (629kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku jasa prostitusi online berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, dan Pengemis serta Tuna Susila, dan menggambarkan tentang ketentuan hukum terhadap tindakan pelanggaran prostitusi online di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, dan Pengemis serta Tuna Susila. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan penelitian adalah secara yuridis tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, dan Pengemis serta Tuna Susila. Hasil penelitian mengemukakan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, dan Pengemis serta Tuna Susila adalah larangan seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk di dalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria). Ketentuan hukum terhadap tindakan pelanggaran prostitusi online di Kota Banjarmasin adalah adanya upaya untuk membongkar praktik-praktik prostitusi online, Penegakan hukum yang dilakukan adalah secara preventif dan refresif. Penindakan atas tindakan melawan hukum, yaitu melakukan transaksi prostitusi online dengan ancaman hukuman pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak banyaknya Rp 50.000.000. This study aims to describe the juridical review of online prostitution service providers based on Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 3 of 2010 concerning Handling of Homeless, and Beggars and Prosecutors, and describe the legal provisions on acts of violating online prostitution in the City of Banjarmasin based on the Regional Regulations of the City of Banjarmasin. Number 3 of 2010 concerning Handling of Homeless, and Beggars and Prostitutes. The research conducted for this thesis is normative legal research, namely research conducted by examining the laws and regulations that apply or apply to a particular legal issue. The research approach is a juridical approach to the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 3 of 2010 concerning the Handling of Homeless, Beggars and the Prosecutor. The results of the study suggest that a juridical review of users of online prostitution services based on the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 3 of 2010 concerning Handling of Homeless, and Beggars and Prostitutes is a prohibition on someone having sexual relations without legal marriage ties by getting financial or material benefits for himself or herself. other parties and their actions are contrary to social, religious and decency norms (including prostitutes, pimps, gigolos, and waria). The legal provisions against acts of violating online prostitution in the City of Banjarmasin are efforts to dismantle online prostitution practices. Law enforcement is carried out in a preventive and repressive manner. Prosecution of acts against the law, namely conducting online prostitution transactions with the threat of imprisonment for a minimum of 10 (ten) days and a maximum of 3 (three) months and or a fine of at least Rp. 5,000,000, - a maximum of Rp. 50,000,000.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Prostitusi Online, Tuna Susila, Tindakan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Akhmad Aries Darmawan
Date Deposited: 09 Jan 2024 05:34
Last Modified: 09 Jan 2024 05:34
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/18814

Actions (login required)

View Item View Item