ANALISIS HUKUM TENTANG PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MAKRUF, MUHAMMAD (2023) ANALISIS HUKUM TENTANG PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Cover, Abstrak dan Daftar Pustaka.pdf

Download (825kB)
[img] Text
Pernyataan Orisinalitas.pdf

Download (163kB)
[img] Text
Lembar pengesahan b stempel.pdf

Download (185kB)

Abstract

Muhammad Makruf. NPM. 16.81.0118. 2020. Analisis Hukum tentang Prosedur Pemilihan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, SHI,S.Pd,M.Pd, Pembimbing Faris Ali Sidqi, SH.,МН. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD salah satu nya desa-desa yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota BPD menganut sistem pemilihan yang baru tentu masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui bagaimana prosedur pemilihannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Desa pemilihan anggota BPD hanya menggunakan satu mekanisme pemilihan yaitu menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan lengsung merupakan mekanisme baru yang diberikan oleh Undang-Undang Desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan akibat hukum tentang adanya proses pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif dengan menggunakan taknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literature-literatur dengan menginventarir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai pemilihan anggota BPD melalui proses tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan peresmian. Dan akibat hukum yang ditimbulkan yakni kekosongan hukum dikarenakan tidak ada nya tata cara yang menjelaskan bagaimana mengatasi sengketa pemiliahan anggota BPD.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Anggota BPD, Peraturan Bupati, Pemilihan Anggota
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Makruf
Date Deposited: 06 Jan 2024 02:58
Last Modified: 06 Jan 2024 02:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/18936

Actions (login required)

View Item View Item