PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN

SIFA, NOOR (2024) PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 abstrak noor sifa.pdf

Download (421kB)
[img] Text
1 pernyataan orisinalitas noor sifa.pdf

Download (54kB)
[img] Text
3 pengesahan noor sifa.pdf

Download (56kB)

Abstract

Konflik permasalahan yang terjadi dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri apabila terjadi perilaku suami yang sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu ketentuan hukum yang dipakai sebagai landasan pembuatan perjanjian kawin dan akibat hukum dari perjanjian pra nikah terhadap kedudukan harta dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa ketentuan hukum yang dipakai sebagai landasan pembuatan perjanjian kawin dalam Undang-Undang perkawinan terdapat dalam Pasal 29 yang mengatur perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Sehingga isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak suami isteri dalam memutus mengenai harta dalam perkawinan, diharapkan sesuai dengan tujuan dipakainya perjanjian perkawinan agar aset dan kepentingan suami isteri tersebut dapat terlindungi. Dan akibat hukum dari perjanjian pra nikah terhadap kedudukan harta perkawinan dibuat oleh suami istri, setelah perkawinan berlangsung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin berdasarkan penetapan pengadilan terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan akibat dari perjanjian kawin diadakan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perjanjjian Pra Nikah, Harta Bersama, Undang-Undang Perkawinan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Noor Sifa
Date Deposited: 11 Jan 2024 05:16
Last Modified: 11 Jan 2024 05:16
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/19206

Actions (login required)

View Item View Item