IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin)

Ferdiansyah, M. (2024) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak M. Ferdiansyah.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Pengesahan Ferdi.pdf

Download (198kB)
[img] Text
Pernyataan Ferdi.pdf

Download (177kB)

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mana di gunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan mengunakan alat dagang lapak ataupun gerobak. Di Indonesia hampir setiap hari kita dapat menjumpai pedagang kaki lima baik pedagang kaki lima yang berada di emperan toko maupun trotoar. Di Kota Banjarmasin terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di tempat-tempat yang dilarang seperti di pinggir jalan, bahu jalan, di atas trotoar, dan di pinggir jembatan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin dan apa saja faktor-faktor penghambat dari implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Pedagang Kaki Lima. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, deskriptif, dan matrik. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis kualikatif secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal, dikarenakan masih terlihat pedagang yang melanggar aturan dengan berjualan di tempat yang dilarang. Kendala yang dialami adalah miskomunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan SKPD terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima seperti Dinas Koperasi, dan juga kendala yang berasal dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum, ekonomi tertinggal, pendidikan rendah, dan melawan ketika ditertibkan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Banjarmasin
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: M. Ferdiansyah
Date Deposited: 18 Mar 2024 05:25
Last Modified: 18 Mar 2024 05:25
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/19466

Actions (login required)

View Item View Item