PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banjarmasin)

Novianty, Resya (2024) PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banjarmasin). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (880kB)
[img] Text
lembar pengeshaan.pdf

Download (131kB)
[img] Text
surat pernyataan (2).pdf

Download (116kB)

Abstract

Kejahatan merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung. Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Lembaga permasyarakatan (lapas) bisa dikatakan tak manusiawi. Hal itu dikarenakan kapasitas lapas yang jauh lebih kecil daripada jumlah penghuni lapas. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin, dan bagaimana upaya untuk mengetahui kendala pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana Korupsi DI Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin. Jenis penelitian yang di gunakan adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor dari prilaku narapidana, faktor budaya/Kultural. Faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari instansi lain di luar Lembaga Permasyaratakatan Kelas II A Banjarmasin. Kata Kunci:Remisi, Kejahatan, Pidana, Lembaga, Kota Banjarmasin

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Remisi, Kejahatan, Pidana, Lembaga, Kota Banjarmasin
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Resya Novianty
Date Deposited: 26 Jan 2024 01:24
Last Modified: 26 Jan 2024 01:24
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/19610

Actions (login required)

View Item View Item